tentang pengelolaan barang milik negara yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan karena dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang mengatur tentang barang milik negara tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah a.
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH barang milik negara/daerah kepada Presiden sewaktu diperlukan. Pasal 5 (1) Gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang: a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … Barang Milik Negara pada saat tertentu. 5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara. 6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara. 7. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau MENTERlKEUANGAN REPUBUK lNDONESlA SALINAN … pengelolaan Barang Milik Negara, pemusnahan clan penghapusan Barang Milik Negara perlu clilaksanakan secara efisien, efektif clan akuntabel; b. bahwa clalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu
Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara: Studi Kasus ... pengelolaan kekayaan negara secara tepat dan efisien. Dalam rangka menunjang pengelolaan aset tersebut, maka pemerintah melakukan pembangunan regulasi dan memodernkan kebijakan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan aset negara tidak sekedar PP Nomor 27 Tahun 2014.pdf - Google Drive You may be offline or with limited connectivity. Download Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian ...
(PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) pada tanggal 24 April 2014, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN merupakan hal yang penting untuk terus ditingkatkan efektivitas dan akuntabilitasnya. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA Anggaran 2017, sudah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. milik Negara dan Penyiapan dan pembinaan pemetaan kebutuhan barang milik Negara serta pengelolaan barang milik negara pada unit kerja sesuai dengan standardisasi; 1) Penyediaan data barang milik Negara dan penyiapan peraturan-peraturan perlengkapan. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum ...
Modul ‘Pengelolaan Barang Milik Negara (Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan Barang Milik Negara)’ yang ditulis oleh Saudara Drs. Tyas Miyanto, M. Ec. Ini disusun dan digunakan dalam Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Pengelolaan Kekayaan Negara yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Keuangan Umum bagi
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan. Peraturan. Menteri. Keuangan tentang. Perencanaan. Kebutuhan Barang Milik Negara;. Rindri Nindyaning Asih.pdf (466.4Kb) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan barang milik negara dan perlakuannya berdasarkan Standar tertib pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian. Sosial, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Sosial Nomor. 64/HUK/2002 tentang (PDF) PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) SECARA ... Barang Milik Negara atau disingkat BMN merupakan asset Negara yang pengelolaannya harus teratur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak